Pena Perubahan

Pemikiran Politik Islam April 16, 2008

Penyebab korupsi tidak terlepas dari tiga hal :

1. Individu yang tidak amanah,

2. Lingkungan budaya yang tidak kondusif, dan

3. Sistem yang tidak cukup menggiring orang untuk menjadi baik.

Maka berarti perang terhadap korupsi harus dilakukan secara terpadu di tiga lini ini sekaligus. Dari tiga lini ini, yang paling strategis dan mempunyai pengaruh terbesar adalah perbaikan sistem.

Perbaikan Sistem dengan Syariat Islam

Syariat Islam memberi petunjuk tentang bagaimana meminimalkan tindakan korupsi, antara lain:

1. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban menafkahi keluarga. Agar tenang bekerja dan tak mudah tergoda, kepada mereka harus diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang layak. Rasul bersabda:

”Siapapun yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tak memiliki pembantu hendaknya mengambil pelayan; jika tak memiliki kendaraan hendaknya diberi… Siapapun mengambil selainnya, ia telah berbuat curang atau mencuri” (HR Abu Dawud).

2. larangan menerima hadiah. Hadiah –atau sering dinyatakan sebagai “hibah”– yang diberikan kepada aparat pemerintah pasti bermaksud aga aparat itu menguntungkan pemberi hadiah. Tentang hadiah kepada aparat, Rasul bersabda:

Hakim, jika memakan hadiah, maka dia telah memakan barang haram, dan jika menerima suap, maka dia tela jatuh pada kekufuran. (HR an-Nasa’i).

Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat. Mereka bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

3. Perhitungan kekayaan. Untuk menghindari tindakan curang, perhitungan kekayaan para pejabat harus dilakukan di awal dan di akhir jabatannya. Jika ada kenaikan yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kekayaan itu benar-benar halal. Cara inilah yang kini dikenal sebagai pembuktian terbalik yang sebenarnya efektif mencegah aparat erbuat curang. Akan tetapi, anehnya cara ini justru ditentang untuk dimasukan ke dalam perundang-undangan.

4. Penyederhanaan Birokrasi. Birokrasi yang berbelit dan tidak rasional akan membuat segala sesuatu kurang transparan, menurunkan akuntabilitas, dan membuka peluang korupsi. Demikian juga dengan prosedur hukum yang diskriminatif, misalnya memeriksa pejabat tinggi atau anggota DPR harus seizin kepala negara. Akibatnya, tidak jarang jika korupsi menyentuh lapisan elit itu, penyidikan biasanya terhenti. Dalam Islam, aturan yang membedakan pejabat tinggi dari rakyat biasa ini tidak dikenal.

5. Hukuman Setimpal. Secara naluriah, orang akan takut menerima risiko yang tidak sebanding dengan apa yang diperolehnya. Risiko dalam bentuk hukuman berfungsi sebagai pencegah. Dalam islam, koruptor dikenai hukuman ta’zîr, yaitu hakim bisa mencari bentuk hukuman yang diperkirakan paling efektif bagi kasus tersebut, misalnya berupa tasyhîr (pewartaan), penyitaan harta, pemecatan, kurungan, kerja paksa, sampai hukuman mati.

Perbaikan Budaya dengan Syariat Islam

Sistem hanya akan efektif diterapkan jika budaya masyarakat mendukung. Karena itu, syariat Islam juga memberikan panduan tentang bagaimana agar budaya yang rusak saat ini bisa diperbaiki.

1. Teladan pemimpin.

Khalifah Umar bin al- Khaththab menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan di padang rumput milik BaitulMal. Ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas Negara. Dengan teladan pemimpin, pemberan asan tindak korupsi jadi mudah. Mereka juga akan lebih siap memilih orang-orang bersih untuk menjadi polisi, jaksa, atau hakim, karena tak takut akan terseret sendiri.

2. Pengawasan Masyarakat.

Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat hedonis yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat. Sebaliknya, masyarakat yang mulia dan kritis akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar bin al-Khaththab di awal pemerintahannya pernah manyatakan, “Jika kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam maka luruskan aku walaupun dengan pedang.”

Dalam bahasa sekarang itu bisa berarti pers (media) dan LSM dipersilakan lebar-lebar untuk mengawasi perilaku atau gaya hidup para pejabat atau calon pejabat. Namun, di sisi lain media dilarang untuk menjadi alat propaganda gaya hidup instan, hedonis, dan konsumtif yang akan kontra produktif pada upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Syariat Islam, jika diterapkan secara terpadu, akan mampu menghasilkan sistem dan budaya yang kondusif untuk mengatasi korupsi dan problematika lain negeri ini. Percayalah, dengan pola hidup bersih tanpa korupsi dan menegakkan syariah Islam, kehidupan pejabat maupu rakyat akan diliputi keberkahan.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat- yat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. al-A’râf [7]: 96)

di sinilah urgensitas seruan penerapan syariat Islam. Hanya dengan itulah, upaya memerangi korupsi benar-benar real, tidak berhenti sebatas jargon! Wallâhu a‘lam. [fahri ar Razy]

kemiskinan April 16, 2008

Kemiskinan atau Pemiskinan?

F a h r u r R o z y *

• fakta dan fenomena

diantara beberapa kata yang mungkin sudah bosan kita dengar adalah kata “kemiskinan”. Atau bahkan mungkin bukan sekedar mendengar, akan tetapi kita sendiri saat ini sedang dihimpit kemiskinan.

Jika mengacu kepada data dari Bank Dunia maka setengah dari penduduk negeri ini (49,5 persen) adalah miskin (Antara news, 18/12/2007). Namun sayangnya terkait dengan data angka kemiskinan ini ternyata pemerintah menunjukkan kekurang-seriusannya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh ‘pengkaburan’ data angka kemiskinan. Versi pemerintah menyebutkan bahwa saat ini angka kemiskinan “hanya” 16,5 Persen turun drastis dibandingkan dengan data tahun 1998 yang sebesar 24,2 persen (Antara news, 18/12/2007). Padahal tidak ada satupun alasan memuaskan terkait dengan alasan mengapa angka kemiskinan bisa turun. Belum lagi jika kita melihat fakta saat ini bahwasanya fenomena kemiskinan bukannya berkurang namun semakin meluas dan menjadi-jadi di tengah masyarakat.

Kondisi ini (kemiskinan di tengah-tengah masyarakat) sangat paradoks jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian para pejabat negara, wakil rakyat, dan para pengusaha. Di tengah angka kemiskinan yang begitu tinggi kita dikejutkan oleh berita peningkatan kekayaan yang dramatis dari Aburizal bakri dan keluarganya hingga senilai 5,4 miliar dolar AS (hampir Rp 50 Triliun) tahun ini atau naik dari 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2006 (Pikiran rakyat, 14/12/2007). Kemudian kita hanya bisa mengucap istigfar ketika kita mendengar berita rencana para wakil rakyat untuk menaikkan gaji dan tunjangannya sampai jutaan rupiah.

• penyebab kemiskinan

Kata Miskin secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang (atau sekelompok orang) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Secara teoritis kita mengenal ada dua jenis kemiskinan ditinjau dari penyebabnya yakni kemiskinan kultural serta kemiskinan struktural.

berdasarkan persfektif kultural Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor budaya dan kebiasaan masyarakat/individu. Kemiskinan bisa terjadi pada suatu daerah karena masyarakat/individu di daerah tersebut terbiasa atau suka hidup miskin. Misalnya kehidupan masyarakat pedalaman, masyarakat/individu yang memiliki budaya malas bekerja, masyarakat/individu yang puas dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang/orang tua, dan lain-lain.

Jika kita menganalisa fenomena kemiskinan yang ada di negeri ini, maka kemungkinan kemiskinan disebabkan oleh faktor kultur sangat kecil terjadi. Pada faktanya ternyata bahwa kemiskinan yang terjadi lebih kearah kemiskinan struktural. Kemiskinan terjadi akibat kebijakan ekonomi yang keliru yang berimbas kepada ketidak berdayaan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

• menSolusikan Kemiskinan dengan syariat islam

untuk mengatasi kemiskinan tentunya diperlukan langkah-langkah komprehensif dan menyeluruh. Ada beberapa kebijakan strategis yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya:

Pertama, Praktek Bunga bank (riba) dan judi (dalam bursa saham) harus dibuang jauh-jauh dari sistem perekonomian kita. Praktek riba dan judi-lah yang menyebabkan sektor riil tidak bergerak, praktek riba dan judi dalam perekonomian ’membius’ kita dengan angka pertumbuhan yang tinggi dalam sektor moneter namun sama sekali tidak berpengarus terhadap sektor riil.

Kedua, Problem ekonomi sesungguhnya bukanlah kelangkaan barang (scarcity) melaikan buruknya distribusi. Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan bukan pula karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis telah membuat 80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat. (buletin al-islam; 385).

Ketiga, Mengatur kembali sistem kepemilikan. Dalam islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil. Karena itu, sudah saatnya pe pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum dan mencabut semua Undang-Undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak Asing

Keempat, yang paling utama sudah saatnya negeri ini diatur oleh syariat islam. Hanya dengan syariat islam khususnya dalam konteks pengaturan sistem ekonomi, problem kemiskinan rakyat akan dapat diatasi secara tuntas.

Syariat islam adalah aturan universal dan solutif karena bagaimanapun syariat islam diturunkan oleh sang maha pengatur, allah SWT. Syariat islam mengatur seluruh lini kehidupan serta memberikan solusi atas segala macam permasalahan. Syariat islam memberikan pengaturan masalah ekonomi mulai dari adab berdagang, pelarangan riba, sampai pelarangan penguasaan SDA.

Kemiskinan hanya akan dapat dientaskan jika negeri ini menggunakan aturan syariat islam. Dan Syariat islam tidak akan efektif jika tidak diterapkan dalam sistem pemerintahan Daulah Khilafah Islam.

Allahusubhanahu wataala a’lam